undang undang no 10 tahun 2004. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. undang undang no 10 tahun 2004

Kemudian, untuk mendukung penyeleng-garaan otonomi daerah , melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan secara adil dan selaras, maka pemerintah melahirkan. ASAS DAN TUJUAN 3. 10 Tahun 2004 yaitu UU No 12 Tahun 2011 memasukkan kembali TAP MPR kedalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang. Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 4. NOMOR 32 TAHUN 2004. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651); 3. UU No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang. hak-hak korban 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik. UUD 1945 merupakan dasar tertulis dalam peraturan perundang-udnangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. No. Peraturan pemerintah. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. 10 Tahun 2004 dan dipandang belum dapat menampung perkembangan kebu-tuhan masyarakat mengenai aturan pem-bentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang. no. UNDUH KATALOG SUBJEK. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : a. -. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara. Hal ini tampak dalam UU RI No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara. 1 Sistem Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945, TAP MPR No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. : bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana. Soeria Atmadja, Kapita Selekta Keuangan Negara(Universitas Tarumanagara, UPT Penerbitan, 1996), 71. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);. PERPU No. 30, LN. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu syarat dalam. Dan ayat yang kedua merupakan ayat 4 dalam pasal 7 pada UU no. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. 5 Dalam Lampiran II UU No. PENJELASAN. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk. dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang. 10 Tahun 2004, sekaligus dalam rangka memenuhi syarat teknis bagi RUU Perubahan UU No. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten. (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). UU No. c. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. FULL TEXT. 2004. 6. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-undang (UU) tentang Wakaf. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 32/2004, dan berbagai Undang-undang lainnya. 2004. Kesimpulan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Undang-undang (UU) No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. KETENTUAN UMUM 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Sebagai informasi juga, UU No. . NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Bentuk perundang-undangan nasional Indonesia mengikuti hirarki yang dikemukakan Hans Kelsen. 2004. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email. KETENTUAN UMUM 2. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan. 4421, LL SETNEG : 19 HLM. Produk Hukum. Undang-Undang . UU No. , MH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, KETENTUAN PENUTUP. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi Perkembangun kebutuhan hukum serta. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan / Pengarang. JAWABAN NO. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah. UNDANG-UNDANG Singkatan Jenis: Uu: Nomor: 25: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 05 Oktober 2004: Tanggal Diundangkan: 05 Oktober 2004. 79, TLN No. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. 34, LN. INFOASN. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan. Undang-undang (UU) NO. ii KATA PENGANTAR Agenda Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. 4380, LL SETNEG : 17 HLM. 1. 2004. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. peraturan daerah kab/kota. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Tahun 2004 Penjelasan PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL I. 4 Tahun. 1. DEWAN. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. Pasal 1. tahun 2004, lalu artikel jurnal berjudul “Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia” oleh Syihabudin dalam Jurnal Hukum No. Gamal. Bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan. keberadaan undang-undang ini tentunya. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mengubah : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. KETENTUAN UMUM 2. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2014/No. Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur tata urutan perundang-undangan, yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemulihan korban 8. Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Lahirnya UU No. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri,. Undang-Undang No. Judul. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran. Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 menyebutkan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang. . 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 Nomor 1 Tahun 2004, Tanggal 14-Jan-2004 . Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan. 05/2019 Tahun 2019 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. XX tahun 1966, Tap MPR No. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang. Huruf b Cukup. 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Tipe Dokumen. Tahun lalu, DPR dan Pemerintah merevisi sebagian isi. 2004/ No. Namun demikian, jenis. Ketetapan MPR 3. 10 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 5. Undang-Undang tentang Perikanan diubah dengan UU 45 tahun 2009 karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Peraturan daerah kabupaten/kota UU nomor 12 tahun 2011 saat ini telah diperbaharui. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. PEMBAHASAN. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. Ayat (3) Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 10: Tahun: 2004: Tentang: PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Tempat. 000. UNDANG-UNDANG NO. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. milik pihak lain akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah ada ijin dari Bank Indonesia atau dari pemilik rekening yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU ini juga berkaitan dengan UU lain tentang asuransi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 12. 10 Tahun 2004 UUD RI 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo di Jakarta. undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang TNI UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1.